Jakarta - Aksi Fraksi Golkar yang bersikukuh meminta jatah Rp 15 miliar per dapil dinilai keterlaluan. Tindakan itu dinilai hanya akal-akalan untuk menguras uang negara.
"itu jelas-jelas perampokan uang negara. Logika-logika alasan yang dikeluarkan tidak perlu dilanjutkan," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Muchtar saat dihubungi, Rabu (2/6/2010).
Zaenal menegaskan, di tengah penataan keuangan negara, permintaan uang jatah itu adalah cara perampokan terbaik.
"Anggota DPR harus berhenti berimaji. Tindakan itu sangat buruk bagi keuangan negara," terangnya.
Dia menilai permintaan uang itu hanya sebagai langkah agar mereka bisa terpilih kembali. "Seolah-olah mereka Robin Hood. Tapi bukan itu yang kita ingin. Kita mau masyarakt kritis, modal bagi-bagi uang harus dihindari," tambahnya.
Sebelumnya Fraksi Partai Golkar DPR tetap mengajukan anggaran pembangunan daerah sebesar Rp 15 miliar per dapil karena pemerintah dinilai gagal membangun daerah tertinggal.
"Dengan anggaran Rp 15 miliar itu, rakyat yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugas dengan baik," kata Ketua FPG Setya Novanto dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Setya menjanjikan, jika usulan itu disetujui, pelaksanaan anggaran itu akan diawasi dengan ketat. DPR tidak akan mengambil untung dari kebijakan tersebut karena murni untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"DPR tidak menyentuh dengan tender yang jelas. Tidak akan ada calo-calo, tidak ada ongkos-ongkos, mekanismenya diserahkan kembali ke daerah," terang bendahara umum Golkar ini.
(ndr/gah)
"itu jelas-jelas perampokan uang negara. Logika-logika alasan yang dikeluarkan tidak perlu dilanjutkan," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Muchtar saat dihubungi, Rabu (2/6/2010).
Zaenal menegaskan, di tengah penataan keuangan negara, permintaan uang jatah itu adalah cara perampokan terbaik.
"Anggota DPR harus berhenti berimaji. Tindakan itu sangat buruk bagi keuangan negara," terangnya.
Dia menilai permintaan uang itu hanya sebagai langkah agar mereka bisa terpilih kembali. "Seolah-olah mereka Robin Hood. Tapi bukan itu yang kita ingin. Kita mau masyarakt kritis, modal bagi-bagi uang harus dihindari," tambahnya.
Sebelumnya Fraksi Partai Golkar DPR tetap mengajukan anggaran pembangunan daerah sebesar Rp 15 miliar per dapil karena pemerintah dinilai gagal membangun daerah tertinggal.
"Dengan anggaran Rp 15 miliar itu, rakyat yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugas dengan baik," kata Ketua FPG Setya Novanto dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Setya menjanjikan, jika usulan itu disetujui, pelaksanaan anggaran itu akan diawasi dengan ketat. DPR tidak akan mengambil untung dari kebijakan tersebut karena murni untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"DPR tidak menyentuh dengan tender yang jelas. Tidak akan ada calo-calo, tidak ada ongkos-ongkos, mekanismenya diserahkan kembali ke daerah," terang bendahara umum Golkar ini.
(ndr/gah)
No comments:
Post a Comment