Pengamat: PKS Beri Contoh Demokrasi Murah

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Bachtiar Effendi mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera memberikan contoh demokrasi murah melalui mekanisme pemilihan pimpinan partai melalui Majelis Syuro.

"Sebenarnya demokrasi itu bisa dilakukan dengan ongkos yang murah. PKS telah memberi contoh pemilihan pimpinan partai melalui Majelia Syuro," katanya dalam seminar "Tantangan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan" yang diselenggarakan pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 PKS di Jakarta, Sabtu.

Tidak seperti partai lain, katanya, pemilihan pimpinan tertinggi PKS tidak banyak mengeluarkan biaya, tidak ada kampanye, iklan, atau spanduk dan poster kandidat karena dipilih oleh Majelis Syuro yang beranggotakan orang-orang pilihan.

Ia mengatakan, mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia karena aturan atau ketentuan yang dibuat lembaga legislatif itu justru mendorong biaya politik besar.

Karena itu, guru besar UIN itu setuju adanya usulan untuk memperbesar aturan batas minimal perolehan kursi di DPR (parliamentary threshold) menjadi 5 persen, agar jumlah parpol menjadi sedikit.

"Aturan kita yang membuat elite gampang pecah. Yang kalah, bikin partai baru. Ini harusnya tidak boleh lagi," katanya.

Sedangkan budayawan Dr Frans Magnis Suseno mengatakan, seharusnya demokrasi di Indonesia bisa murah atau tidak semahal seperti yang terjadi saat ini.

Dia mencontohkan, pencalonan seseorang untuk menjadi ketua, kepala daerah, atau calon anggota legislatif, seharusnya tidak dipungut biaya karena bisa memicu munculnya sikap koruptif jika yang bersangkutan berhasil menjabat.

Selain Frans Magnis Suseno dan Bachtiar Effendi, pembicara lain yang tampil dalam seminar itu adalah mantan petinggi TNI Letjen (purn) TB Silalahi, Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid.