Gaji Menteri Naik Bukan Soal Anggaran, Tapi Kepantasan

Sukabumi - Polemik kenaikan gaji menteri itu dinilai bukan masalah mampu atau tidaknya pemerintah mengalokasikan anggarannya dalam APBN. Pokok masalah utamanya lebih kepada pantas atau tidaknya kenaikan tersebut di tengah kondisi masyarakat saat ini.

Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Drajad Wibowo dalam diskusi bersama FORKEM di Sukabumi, Sabtu (31/10/2009).

Menurut Drajad, paling tinggi kenaikan gaji menteri itu hanya memerlukan tambahan Rp 20 miliar per tahun dari APBN. Artinya, tambah Drajad, APBN sangat mampu untuk memenuhi alokasi dana tersebut. Termasuk penyediaan mobil baru bagi menteri. Itu masih sangat cukup dipenuhi APBN. Namun, Drajad mengungkapkan permasalahannya bukan mampu tidaknya APBN membiayai belanja tersebut, melainkan kepantasan kenaikan gaji tersebut yang menambah dana taktis para menteri yang saat ini sudah sangat besar.

"APBN masih sangat mampu. Tapi persoalannya bukan ini, tapi pantas atau tidak. Biar bagaimanapun juga menteri-menteri ini punya dana taktis sangat besar. Coba lihat deh ada menteri yang berkurang gak kekayaannya," ungkap Drajad.

Jika dibandingkan dengan gaji PNS yang hanya naik 5%, Drajad menambahkan, kenaikan gaji menteri ini juga akan menimbulkan ketimpangan. Hal tersebut karena kanaikan gaji menteri tidak sebanding dengan kenaikan gaji PNS.

"Memang banyak ketimpangan. Persoalan gaji menteri dan PNS ini akan menimbulkan ketimpangan," papar Drajad.

(nia/dro)